BERITA  

Rizkan Al Mubarrok : PERS Pilar Ke4 Demokrasi Yang Harus Terus Berdiri Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Rakyat dan Negara

Avatar

Loading

Detektornews.com – Pers tidak pernah lahir untuk melayani kekuasaan. Sejak awal, pers diciptakan untuk mengawasi, mengoreksi, dan melawan penyimpangan kekuasaan. Dalam sejarah bangsa-bangsa yang merdeka, pers selalu tampil sebagai penyangga terakhir ketika hukum melemah dan keadilan mulai diperdagangkan.

 

Rizkan Al Mubarrok menegaskan, saat demokrasi kehilangan arah dan kepentingan rakyat dikorbankan, pers menjadi benteng terakhir yang menentukan hidup atau matinya republik.

“Pers bukan pelengkap demokrasi. Pers adalah penjaganya,” tegas Rizkan.

 

Pers dan Konstitusi: Negara Dilarang Menguji Pers

 

Rizkan mengurai fakta fundamental dalam demokrasi modern. Di Amerika Serikat sebagai salah satu demokrasi tertua di dunia ,tidak pernah dikenal Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh negara.

Landasan hukumnya sangat jelas. First Amendment Konstitusi Amerika Serikat secara tegas melarang negara membuat hukum yang membatasi kebebasan pers.

Maknanya tidak bisa ditafsirkan ganda:

– Negara tidak berhak menentukan siapa wartawan dan siapa bukan

– Negara tidak boleh memberi lisensi atau sertifikasi profesi pers

– Negara tidak berwenang menguji kompetensi pers

“Jika negara menguji pers, maka negara sedang menyiapkan alat untuk membungkam pers. Itu bukan demokrasi,” ujar Rizkan.

 

Sejarah Dunia Membuktikan: Jurnalis Terbesar Lahir Tanpa Sertifikat Negara

 

Sejarah jurnalistik dunia mencatat, jurnalis-jurnalis terbesar lahir tanpa sertifikat dan tanpa ujian negara, di antaranya:

Bob Woodward & Carl Bernstein, pengungkap skandal Watergate yang menjatuhkan Presiden Nixon

Seymour M. Hersh, pembongkar kejahatan perang My Lai dan Abu Ghraib

Edward R. Murrow, jurnalis legendaris yang melawan propaganda kekuasaan

Glenn Greenwald, pengungkap skandal pengawasan global melalui Snowden Files

“Tidak satu pun dari mereka diuji negara. Merekalah yang justru menguji negara dan menyelamatkan demokrasi,” tegas Rizkan.

Kompetensi Pers Sejati: Diuji oleh Risiko, Bukan Sertifikat

Menurut Rizkan Al Mubarrok, kompetensi pers sejati tidak lahir dari selembar sertifikat, melainkan dari:

BACA JUGA:  Pembukaan Kejurnas Pencak Silat HIMSSI GP Ke-3 Berlangsung Sukses

Akurasi dan verifikasi fakta

Kepatuhan pada hukum dan etika jurnalistik

Keberanian menghadapi tekanan politik dan ekonomi

Kesiapan menanggung risiko gugatan hukum dan reputasi

“Di negara demokrasi, jurnalis diuji oleh risiko. Jika salah, ia digugat. Itulah ujian sesungguhnya,” katanya.

 

Ketika Empat Pilar Demokrasi Bersekongkol, Negara Menuju Kehancuran

 

Rizkan menyampaikan peringatan keras:

“Jika eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers kompak dalam penyalahgunaan wewenang dan korupsi gila-gilaan di atas penderitaan mayoritas rakyat, maka negara tidak menuju krisis biasa, melainkan menuju kebangkrutan dan kehancuran total.”

Dalam teori demokrasi, empat pilar diciptakan untuk saling mengawasi. Namun ketika tiga kekuasaan negara bersatu dalam penyimpangan penyimpangan yang semakin dalam,maka pers harus tetap berdiri sendiri di sisi rakyat.

 

Pers Kuat Mempersempit Celah Korupsi

 

Pers yang kuat dan merdeka, menurut Rizkan, akan:

Memberikan alarm keras kepada publik

Mempersempit ruang korupsi

Mencegah kejahatan kekuasaan menjadi sistem

“Tanpa pers yang berani, korupsi menjadi sunyi, kejahatan menjadi normal, dan negara berjalan tanpa rem.”

 

Mengingat Pesan Bung Karno: Pengkhianat dari Dalam Bangsa

 

Rizkan mengingatkan pesan Presiden pertama RI, Soekarno, bahwa perjuangan generasi hari ini jauh lebih berat karena menghadapi pengkhianat dari dalam bangsa sendiri.

Penjajahan modern tidak selalu datang dari luar, melainkan melalui:

Kekuasaan yang menyimpang

Hukum yang diperjualbelikan

Kekayaan negara yang dirampok besar-besaran di atas penderitaan rakyat

“Inilah kolonialisme gaya baru. Rakyat dijajah oleh bangsanya sendiri,” tegasnya.

 

Iman, Kepemimpinan, dan Perjuangan Kebangsaan

 

Sebagai seorang muslim dan warga negara Indonesia, Rizkan menegaskan sikap kebangsaannya.

“Saya sebagai seorang muslim akan tetap menghormati pemimpin muslim besar kami, Presiden Republik Indonesia, serta tekad perjuangan beliau untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara.”

Ia mengingatkan bahwa komitmen seorang pemimpin yang menyatakan siap berkorban demi rakyat adalah janji moral yang sangat berat.

BACA JUGA:  Buka Rakerda II PABPDSI Merangin, Gubernur Al Haris: BPD dan Kades Harus Bersinergi

“Kami dengan senang hati ikut berjuang bersama beliau dalam memerangi korupsi dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.”

Ironinya, kata Rizkan, kesejahteraan rakyat belum terwujud secara adil, padahal Indonesia memiliki:

Kekayaan alam yang berlimpah

Sumber daya manusia yang luar biasa

Posisi strategis di tingkat global

“Di sinilah pers harus terus mengawal agar kekayaan bangsa benar-benar kembali kepada rakyat .”

 

Pernyataan Sikap Nasional Rizkan Al Mubarrok

 

“Sertifikat tidak melahirkan keberanian.

Ujian tidak menjamin integritas.

Pers bukan profesi yang diuji negara.

Pers adalah kekuatan yang menguji negara.

Selama masih ada jurnalis yang berani berdiri di sisi rakyat,

republik ini belum kalah.”

Pers Menentukan Hidup Matinya Republik

Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kemewahan kekuasaan, melainkan oleh keberanian pers menjaga kebenaran dan kepentingan rakyat.

Ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif gagal menjalankan amanatnya, perslah sebagai Pilar Ke-4 yang menjadi benteng terakhir perjuangan rakyat.

 

Salam Perjuangan Rakyat.

 

Rakyat Indonesia harus cerdas membaca kecerdikan dan kelicikan pejabat yang berlindung di balik gelar,pangkat , jabatan, dan sertifikat, namun menggunakan kekuasaan untuk merampok hak rakyat dan memperkaya diri beserta kroninya di atas penderitaan bangsa.