DETEKTOR.NEWS | PasamanBarat-Sumbar||
Maraknya pemberitaan yang bernuansa politis dan berujung pada ulasan MENCARI KAMBING HITAM dengan mengatasnamakan lingkungan hidup,memanggil hati nurani putra asli Pasaman Barat bersuara.
Ketua Satgas Fast Respon Indonesia Center,Fahmi Hendri mengungkapkan fenomena di Pasaman Barat saat ini (kamis,01/01/26).
“Sejak mencuatnya masalah WPR di Sumatera Barat yang terpilih dari tiga provinsi se-Indonesia menjadi Planning Project Kementrian ESDM Republik Indonesia, semua pihak berlomba lomba buat memasukan data outentik di Dinas ESDM Provinsi Sumbar untuk mendapatkan Izin Penambangan Rakyat (IPR_red)”.diawali Fahmi dalam statemant datarnya.
“Lalu mencuat dipublik adanya oknum yang mengatasnamakan dinas ESDM Sumatera Barat,untuk menjadikan modus alasan meraup keuntungan pribadi diatas keinginan tinggi masyarakat yang ingin merubah kosakata Illegal menjadi Legal”.lanjut Ketua Satgas Fast Respon Indonesia Center.
“Akhirnya bermunculan berita opinion negative terhadap POLRI dan Aparatur Hukum lainnya.,sampai menggujat dan memprovokasi pemecatan atas oknum pejabat APH yang dianggap tidak kredible dan konsisten”.
“Ada berita yang membuat bathin saya sedih dan terusik yaitu berjudul “Dinilai Gagal Tindak Tambang Ilegal, Putra Pasaman Barat Desak Kapolres Mundur”. Ungkap Fahmi.
“Berita yang terbit disalah satu media online tersebut dalam satu sisi dikaji Kapolres mana yang diminta mundur? Namun satu sisi lainnya Kapolres merupakan personil POLRI yang juga manusia yang ber-attitude tinggi dengan sesama Aparatur Penegak Hukum (APH_red) lainnya.Karena APH bukan hanya ditangan Kapolres saja, ada Satgas di Lingkungan Hidup,ada Kodim,ada Kejaksaan,ada Kehakiman,ada Satpol PP dan lainnya.” Terang Fahmi Hendri
“Bicara tentang Pasaman Barat,saya lihat dan nilai banyak juga trackrecord dari rekam digital Kapolres Pasaman Barat yang melakukan tindakan tegas bagi para penambang Illegal,bukan hanya diam saja “. Ungkap Ketua Satgas FRIC.
“Saya menghimbau kepada semua cendikiawan dan aktivis serta jurnalist, termasuk APH itu semuanya,saat ini kita semua bukan mencari kesalahan dan kambing hitam pada satu Target Operasi dalam permasalahan Tambang Emas di Pasaman Barat.” Tutur Fahmi.
“Tanpa ada unsur pembelaan dan juga mendiskreditkan satu pihak atau golongan marilah kita sama sama berjuang agar lolos dari verifikasi untuk mendapatkan IPR di Pasaman Barat. Kedepannya akan ada regulasi yang terkontrol dan struktural dalam kerangka acuan peraturan hukum yang ada sanksi tegasnya”.lanjut Fahmi.
“Tak ada kesalahan Kapolres Pasaman Barat,tidak ada kambing hitam oknum LSM dan Wartawan, jangan sampai rakyat kecil menjadi terdakwa dari pola fikir negative seperti ini lagi kedepannya”. Himbau Fahmi ketua Satgas FRIC.
Ingat Semboyan Kabupaten Pasaman Barat adalah “TUAH BASAMO”, yang berarti mengutamakan keputusan bersama atau kebersamaan untuk mencapai kemajuan, mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Pasaman dalam membangun daerah menuju Pasaman Barat yang lebih maju dan sejahtera walau beraneka Suku dan Ras.STOP OPINION NEGATIVE PADA KAPOLRES PASAMAN BARAT”. Tutup Fahmi
